Gouvernement

Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan Kepala Negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama 5 tahun (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk presiden.

Parlemen Perancis adalah sebuah badan legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional (Assemblée Nationale) dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan terpilih langsung selama 5 tahun. Majelis memiliki kekuasaan untuk membubarkan kabinet, dan mayoritas anggota Majelis menetapkan pilihan pemerintah. Senator dipilih oleh dewan pemilih untuk jabatan 6 tahun (sebenarnya 9 tahun), dan setengah kursi dimasukkan dalam pemilihan setiap 3 tahun yang dimulai pada September 2008.[11] Kekuasaan legislatif Senat terbatas; dalam penentangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan terakhir, kecuali untuk hukum konstitusional dan lois organiques (hukum yang disediakan langsung oleh konstitusi) dalam beberapa hal. Pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan agenda Parlemen.

Politik Perancis ditandai oleh dua pengelompokkan yang saling menentang secara politik: pertama sayap kiri, dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Perancis, dan lainnya sayap kanan, sebelumnya dipusatkan pada Rassemblement pour la République (RPR) dan sekarang Persatuan untuk Gerakan Rakyat (UMP). Cabang eksekutif kebanyakan terdiri dari anggota UMP.

Conventions et notations

Perancis adalah rumah bagi Sistem Satuan Internasional (sistem metrik). Sistem Imperial hampir seluruhnya tidak digunakan di Perancis. Sebagian satuan pra-metrik masih digunakan, biasanya livre (satuan berat yang sama dengan setengah kilogram) dan quintal (satuan berat yang sama dengan 100 kilogram).

Dalam matematika, Perancis menggunakan notasi infiks seperti negara-negara lainnya. Untuk jumlah yang besar, skala panjang digunakan. Perancis menggunakan kata billion untuk jumlah 1.000.000.000.000, sementara di negara yang menggunakan skala pendek disebut trillion. Tetapi, dalam bahasa Perancis terdapat kata, milliard, untuk jumlah 1.000.000.000, sementara negara yang menggunakan skala pendek disebut bilyun. Selain penggunaan skala panjang, satu bilyun disebut un milliard ("satu milyar") dalam bahasa Perancis, dan bukan mille millions ("seribu juta"). Juga perlu diketahui bahwa nama jumlah di atas milliard jarang digunakan. Satu trilyun akan sering disebut mille milliards ("seribu milyar") dalam bahasa Perancis, dan jarang un billion.

Dalam notasi angka Perancis, koma (,) adalah pemisah desimal, sementara titik (.) digunakan antara setiap kumpulan tiga digit khususnya untuk jumlah yang besar. Sebuah spasi juga dapat digunakan untuk memisahkan setiap kumpulan tiga digit khususnya untuk jumlah kecil. Angka tiga ribu lima ratus sepuluh dapat ditulis sebagai 3 510 sementara lima belas juta lima ratus ribu tiga puluh dua dapat ditulis sebagai 15.500.032. Dalam keuangan, simbol mata uang digunakan sebagai pemisah desimal atau diletakkan setelah nomor. Contohnya €25 048,05 ditulis 25 048€05 atau 25 048,05 € (selali dengan spasi tambahan antara angka dan simbol mata uang).

Kendaraan dikemudikan di lajur kanan

Dalam komputer, satu bit disebut satu bit sementara satu byte disebut oktet (dari akar Latin octo, berarti "8"). Awalan SI digunakan.

Waktu 24 jam digunakan, dengan h sebagai pemisah antara jam dan menit (contohnya 2:30 p.m. menjadi 14h30).

Semua bentuk angka untuk tanggal berada dalam urutan hari-bulan-tahun, menggunakan garis miring sebagai pemisah (contoh: 31/12/1992 atau 31/12/92).

Droit

Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal terutama dari peraturan tertulis; hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara hukum seharusnya hanya mlarang aksi yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara:

Kebebasan adalah peraturan, dan larangannya adalan pengecualian; larangan kebebasan apapun harus dibuat oleh Hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan.

Berarti, Hukum harus mengeluarkan larangan hanya apabila dibutuhkan, dan bila ketidaknyamanan disebabkan oleh larangan ini tidak melebihi ketidaknyamanan yang diwajibkan larangan untuk pemulihan. Dalam praktik, tentunya, ideologi ini sering gagal ketika hukum dibuat.

Hukum Perancis terbagi menjadi dua bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi, biasanya, hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi, hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi, dalam praktik, hukum Perancis terdiri dari tiga bagian utama: hukum sipil; hukum kriminal dan hukum administratif.

Perancis tidak mengakui hukum agama, ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Sebagai konsekuensi, Perancis tidak lagi memiliki hukum pengumpatan atau hukum sodomi (terakhir dihapus tahun 1791). Tetapi "serangan terhadap kesusilaan umum" (contraires aux bonnes mœurs) atau perusak perdamaian (trouble à l'ordre public) telah digunakan untuk menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan.

Hukum hanya dapat digunakan di masa depan dan bukan masa lalu (hukum ex post facto dilarang); dan harus dilaksanakan, hukum harus secara resmi diterbitkan dalam Journal Officiel de la République Française.